Mediasi PT PUL dan Format, Doni Paparkan Data Blok Atue, Ober Datte Tegaskan Pentingnya Kepastian agar Tak Ada Pihak Dirugikan

banner 2362x1569

LUWU TIMUR Meeibis.com,– PT Prima Utama Lestari (PT PUL) memaparkan peta wilayah dan penjelasan teknis terkait aktivitas pertambangan di Blok Atue, Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Pemaparan tersebut berlangsung dalam mediasi yang digelar DPRD Luwu Timur, Jumat (13/11/2026).

Mediasi dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisa. Turut hadir perwakilan PT PUL, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Forum Masyarakat Atue Bersatu (Format Bersatu), Aliansi Jaga Lingkungan Luwu Timur (AJAL LUTIM), serta perwakilan masyarakat dari lima desa.

Doni Paparkan Data dan Penjelasan Teknis PT PUL

Dalam pertemuan tersebut, PT PUL diwakili Doni selaku Kepala Teknik Tambang (KTT). Ia menjelaskan bahwa Blok Atue yang menjadi perhatian masyarakat saat ini masih berada pada tahap eksplorasi.

Doni juga memaparkan peta wilayah kegiatan perusahaan. Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai sumber air bersih, ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian internal tim PT PUL, area sekitar 30 hektare yang menjadi pembahasan berada jauh dari sumber air PDAM yang melayani lima desa.

Pihak perusahaan menyatakan kesiapan memberikan klarifikasi atas berbagai pertanyaan dan keberatan masyarakat dengan mengacu pada data geologi serta kajian teknis yang dimiliki. PT PUL juga membuka ruang identifikasi bersama terhadap lokasi yang dipersoalkan dengan melibatkan unsur DPRD dan instansi terkait.

Penjelasan perusahaan turut mencakup rencana kegiatan eksplorasi serta posisi lokasi kegiatan terhadap aliran sungai dan sumber air yang dimanfaatkan masyarakat.

PT PUL Sepakat Menunggu Hasil Rekomendasi RDP

Dalam mediasi tersebut, PT PUL juga menyatakan kesediaannya untuk tidak melakukan kegiatan lanjutan di Blok Atue sebelum hasil dan rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) berikutnya diterbitkan.

Sikap tersebut menjadi bagian dari kesepahaman dalam forum mediasi, sembari menunggu pembahasan lebih lanjut serta kajian dari instansi teknis terkait.

Ober Datte: Kepastian Hukum Harus Melindungi Semua Pihak

Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menegaskan bahwa seluruh pandangan, argumentasi maupun asumsi dari masing-masing pihak harus dilengkapi data dan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyampaikan bahwa apabila aktivitas eksplorasi PT PUL di Desa Atue tidak terbukti melanggar ketentuan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, serta dapat dibuktikan melalui kajian dan rekomendasi instansi teknis terkait, maka tidak ada kewenangan untuk menghentikan kegiatan perusahaan.

Sebaliknya, apabila nantinya terbukti terdapat kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan, PT PUL wajib mempertanggungjawabkan dampak yang telah ditimbulkan maupun dampak yang mungkin terjadi.

Menurut Ober Datte, persoalan Blok Atue harus dibahas secara objektif dengan mengedepankan data, kajian teknis, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik masyarakat maupun perusahaan.

RDP Lanjutan Libatkan Komisi III dan OPD Teknis

Sebagai tindak lanjut, mediasi belum menghasilkan kesimpulan akhir dan pembahasan akan dilanjutkan melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan Komisi III DPRD Luwu Timur, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, AJAL LUTIM, serta masyarakat Desa Atue yang tergabung dalam Format Bersatu.

Masing-masing pihak diminta mempersiapkan dan membawa data serta dokumen pendukung. Khususnya dinas teknis terkait diharapkan menyajikan data lapangan dan hasil kajian sesuai kewenangannya.

Melalui RDP lanjutan tersebut, data dan penjelasan dari masing-masing pihak diharapkan dapat diuji melalui verifikasi lapangan, kajian lingkungan, serta pemeriksaan dokumen perizinan.

Dengan demikian, polemik Blok Atue diharapkan dapat menemukan titik terang berdasarkan fakta dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum bagi perusahaan, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan tanpa merugikan pihak mana pun.(*)

banner 2362x1569

Pos terkait

banner 2362x1569