Oleh: Muh Rafii, SE
Direktur Badan Pengawasan dan Kajian Pembangunan DPPnAliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI RI)
Dalam setiap pergantian pemerintahan daerah, selalu muncul kecenderungan masyarakat membandingkan pemimpin yang baru dengan pemimpin sebelumnya. Fenomena tersebut merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, perbandingan yang dilakukan terlalu dini sering kali tidak menghasilkan penilaian yang objektif.
Pemerintahan Hj. Naili Trisal dan Dr. Akhmad Syarifuddin baru memulai masa kepemimpinannya pada Agustus 2025. Artinya, pemerintahan ini masih berada pada fase awal konsolidasi birokrasi, penyelarasan kebijakan, serta implementasi visi dan misi pembangunan. Karena itu, membandingkan hasil pembangunan secara langsung dengan pemerintahan sebelumnya tentu kurang tepat. Yang lebih relevan dinilai saat ini adalah arah kebijakan, kualitas tata kelola, dan fondasi pembangunan yang sedang dibangun.
Visi “Palopo Baru Menuju Kota Jasa Global” menurut saya merupakan pilihan strategis yang sesuai dengan karakteristik Kota Palopo. Kota ini sejak lama berkembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan jasa bagi masyarakat Luwu Raya, Tana Toraja, Toraja Utara, hingga sebagian wilayah Sulawesi Tengah. Posisi geografis tersebut menjadikan Palopo sebagai simpul ekonomi kawasan, bukan sekadar kota administratif.
Karena itu, pembangunan Palopo tidak boleh lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Masa depan kota ini sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik, daya saing ekonomi, kemudahan investasi, transformasi digital, dan kemampuan membangun sumber daya manusia yang unggul.
Dalam tahun pertama pemerintahannya, terdapat beberapa langkah yang patut diapresiasi.
Pertama, Pemerintah Kota Palopo mulai menekankan penguatan tata kelola birokrasi melalui disiplin aparatur, kontrak kinerja perangkat daerah, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih. Langkah ini penting karena reformasi birokrasi merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang.
Kedua, di tengah adanya penyesuaian transfer dana dari pemerintah pusat yang menyebabkan perubahan APBD 2025, Pemerintah Kota bersama DPRD tetap mampu melakukan penyesuaian anggaran sesuai regulasi dengan menjaga keberlangsungan program prioritas daerah. Penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi kebijakan fiskal nasional, bukan semata-mata persoalan kemampuan pemerintah daerah.
Ketiga, data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Kota Palopo pada tahun 2025 tetap tumbuh 4,59 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 4,40 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp11,79 triliun, dengan PDRB per kapita sekitar Rp59,37 juta. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak di tengah tantangan fiskal dan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari berbagai faktor sehingga tidak dapat diklaim sepenuhnya sebagai hasil pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya berpandangan bahwa pemerintah yang baik tidak hanya membutuhkan dukungan, tetapi juga kritik yang objektif.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu implementasi yang lebih konkret dari visi besar “Palopo Baru”. Visi yang baik harus diterjemahkan menjadi indikator yang terukur, seperti meningkatnya investasi, bertambahnya lapangan kerja, membaiknya kualitas pelayanan publik, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan naiknya daya saing UMKM.
Palopo bukan daerah yang mengandalkan pertambangan atau perkebunan skala besar. Kekuatan ekonomi Palopo justru berada pada sektor jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan UMKM.
Karena itu, menurut saya, fokus pembangunan lima tahun ke depan harus diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis jasa dan kewirausahaan.
UMKM perlu memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, pelatihan digital, pendampingan usaha, perluasan akses pasar, serta integrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah juga perlu membangun ekosistem yang mendukung tumbuhnya wirausaha baru sehingga Palopo benar-benar menjadi kota jasa yang produktif.
Memanfaatkan Jejaring Nasional
Salah satu modal yang dimiliki Wali Kota Hj. Naili Trisal adalah kemampuannya membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh transfer fiskal dan program kementerian, kemampuan kepala daerah membangun sinergi dengan pemerintah pusat merupakan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan lebih banyak program strategis, investasi, maupun dukungan pembangunan bagi Kota Palopo.
Namun jejaring hanya akan memberikan manfaat apabila diiringi oleh birokrasi yang profesional, perencanaan yang matang, serta kemampuan pemerintah daerah menyiapkan program-program yang layak didanai.
Jangan Terjebak pada Perdebatan “Era Siapa”
Ruang publik di Palopo sebaiknya tidak lagi disibukkan oleh perdebatan mengenai “era siapa yang lebih hebat”. Pembangunan daerah merupakan proses yang berkelanjutan. Banyak program yang dirancang pada satu periode baru dapat dirasakan hasilnya pada periode berikutnya.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap pemerintahan melanjutkan program yang baik, memperbaiki yang kurang, dan berani melakukan inovasi.
Keberhasilan pembangunan tidak boleh dipersonalisasi. Ia adalah hasil kerja bersama antara pemerintah, DPRD, ASN, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Lima tahun ke depan akan menjadi periode pembuktian bagi pemerintahan Naili Trisal–Akhmad Syarifuddin.
Saya meyakini Palopo memiliki modal yang sangat besar untuk berkembang sebagai kota jasa yang berdaya saing di Indonesia Timur. Namun potensi tersebut hanya akan menjadi kenyataan apabila pemerintah mampu menjaga tata kelola yang baik, memperkuat sektor UMKM, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka ruang investasi yang sehat, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Masyarakat Palopo juga perlu memberikan ruang yang proporsional kepada pemerintahan yang baru bekerja. Kritik tetap harus disampaikan, tetapi kritik yang lahir dari data dan analisis yang utuh akan jauh lebih bermanfaat daripada kritik yang hanya dibangun di atas asumsi.
Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari banyaknya slogan ataupun janji politik, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan perubahan dalam kualitas hidupnya.
Palopo tidak sedang berlomba dengan masa lalunya. Palopo sedang menyiapkan masa depannya sebagai Kota Jasa yang modern, inklusif, dan berdaya saing. (*)
